Pada masa pergerakan nasional Indonesia ada dua momentum sejarah yang paling
mendasar. Pertama, munculnya gerakan Perhimpunan Indonesia di
Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang menyuarakan
kemerdekaan Indonesia dengan melakukan aksi nasional dan percaya pada kekuatan
sendiri, serta merupakan gerakan yang membangkitkan tujuan dan cita-cita untuk
menentang imperialisme dan kolonialisme. Kedua, munculnya
Sumpah Pemuda yang merupakan kristalisasi dari seluruh aspirasi dan cita-cita
masyarakat Indonesia masa itu untuk bersatu memerdekakan diri dari penjajah.
Sejak tahun 1908 mulai berdiri dan berkembang organisasi-organisasi modern di
Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial dan kebudayaan.
1. Budi
Utomo (BU)
Pada
tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dkk. mendirikan perkumpulan bernama Budi Utomo di
Jakarta. Kongres pertama pada Oktober 1908 memilih Adipati Tirtokusumo (seorang
bupati) sebagai ketua dan Dr, Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua.
Budi
Utomo mencanangkan pedoman, yaitu pemuda menjadi motornya dan orangtua menjadi
sopirnya. Tujuan dari pergerakan Budi Utomo yaitu untuk menjamin dan
mempertahankan kehidupan bangsa yang terhormat.
Jika
dilihat dari keanggotaannya, perkumpulsn ini bersifat kedaerahan, namun juga
dapat dikatakan bersifat nasional.Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Budi
Utomo ketika berdirinya partai-partai politik. Gerakan nasional Budi Utomo
semakin jelas dengan diubahnya nama Budi Utomo menjadi Budi Utama dan terlihat
dengan jelas tujuannya sejak tahun 1928 ikut serta melaksanakan cita-cita
persatuan Indonesia.
Selanjutnya,
Budi Utomo mengadakan integrasi seasas dan sehaluan dan kemudian bergabung
dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) menjadi Parindra (Partai Indonesia
Raya).
2. Perhimpunan
Indonesia (PI)
Pada
tahun 1908, para pemuda Indonesia di Belanda mendirikan perkumpulan bernama
Indische Vereeniging yang bersifat sosial dengan tujuan awal untuk
mensejahterakan anggotanya yang ada di Belanda. Kedatangan Suwardi Suryaningrat
dkk, membawa pengaruh besar kepada perkumpulan ini.
Tahun
1922, Indische Vereeniging berubah menjadi Indonesiche Vereeniging (Perhimpunan
Indonesia). Tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang
dilakukan dengan cara melaksanakan aksi nasional dan percaya pada kekuatan
sendiri.
Propaganda
PI di Belanda dilakukan secara aktif, salah satunya menghadiri kongres
internasional pada tahun 1926-1927, seperti :
· Kongres
Demokrat Internasional di Bierville (1926)
· Kongres
Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan di Brussel (1927)
Aktivitas
PI dihubungkan dengan pemberontakan PKI tahun 1926-1927 sehingga para
pemimpinnya ditangkapdan diajukan ke pengadilan. Karena tidak terbukti
bersalah, pada tahun 1928 mereka dibebaskan.
3. Sarekat
Islam
Pada
tahun 1911 di Solo muncul perkumpulan dagang Islam bernama Sarekat Dagang Islam
(SDI) dengan Haji Samanhudi sebagai pemimpin. Kemudian, seorang intelektual
dari Surabaya, Haji Oman Said (HOS) Cokroaminoto sebagai promotornya mengubah
SDI menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Perubahan itu berpengaruh pada
sistem keanggotaannya, anggotanya bukan hanya pedagang Islam, namun mencakup
seluruh umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat.
Pengaruh
pergerakan Sarekat Islam di masyarakat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia
sehingga menimbulkan pemberontakan, seperti :
· Pemberontakan
di Toli-Toli (Sulawesi Selatan); menimbulkan korban jiwa, seorang pegawai
Belanda dan beberapa orang pegawai bangsa Indonesia. Pemberontakan dihubungkan
dengan kedatangan Abdul Muis ke Sulawesi untuk keperluan partai, sehingga ia
dituduh terlibat pemberontakan.
· Pemberontakan
Cimareme (Jawa Barat); terjadi karena protes kaum petani yang menolak menyerahkan
padinya kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan. Sarekat Islam dituduh
terlibat dalam pemberontakan itu.
Berdirinya
PKI yang diketuai Semaun tahun 1920 membahayakan perkembangan Sarekat Islam,
karena jabatannya juga sebagai Ketua Sarekat Islam cabang Semarang. Karena itu,
tahun 1921, Sarekat Islam mengeluarkan peraturan disiplin organisasi yang
melarang semua anggotanya menjadi anggota organisasi lain. Karena protes dari
Semaun atas larangan tersebut, akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat
Islam Putih, dipimpin HOS Cokroaminoto dan Sarekat Islam Merah, dipimpin
Semaun.
Tahun
1929, Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
Setelahnya, banyak anggota yang keluar dari organisasi itu. Sarekat Islam
mengambil langkag dan taktik nonkooperasi kepada pemerintah kolonial Belanda.
Pada
tahun 1930, Sarekat Islam mengalami kemerosotan dan pecah menjadi tiga partai
yaitu PSII kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII. Aktivitas partai ini berhenti
setelah pendudukan Jepang.
4. Indische
Partij
Indische
Partij didirikan tahun 1912 oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi
Suryaningrat dengan semboyannya Hindia for Hindia, yang berarti
Indonesia (Hindia) hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan tinggal
di Indonesia tanpa memandang jenis bangsanya.
Tujuan
partai ini, untuk mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan
anggotanya terbuka bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia.
Namun, partai ini tidak dapat berkembang menjadi partai massa karena stelsel
colonial menjadi penghalang dalam proses interaksi dan pergaulan dengan
orang-orang asing di Indonesia.
Indische
Partij menunjukkan garis politiknya dengan jelas dan tegas serta menginginkan
suatu kesatuan penduduk yang multirasial. Partai ini banyak mengkritik dan
mengecam pemerintahan kolonial Belanda sehingga menyebabkan ketiga pendirinya
ditangkap dan diasingkan ke Belanda tahun 1913.
Pada
tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit,
sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker dikembalikan ke Indonesia
tahun 1919. Douwes Dekker tetap terjun ke dunia politik sedangkan Suwardi
Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) beralih ke dunia pendidikan dan selanjutnya
mendirikan Taman Siswa.
Walaupun
Indische Partij tidak dapat melawan kehendak Belanda, namun perjuangannya tetap
memiliki arti besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia untuk mencapai
Kemerdekaan.
5. Partai
Komunis Indonesia (PKI)
PKI
(Partai Komunis Indonesia) dipelopori dari ISDV (Indische Social Demokratische
Vereeniging) yang didirikan oleh Sneevliet (pegawai Belanda berpaham komunis)
dan Semaun (ketua Sarekat Islam di Semarang) pada tahun 1914 yang berpusat di
Semarang. ISDV kemudian berkembang dan mempengaruhi anggota-anggota Sarekat
Islam singga akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Putih (dipimpin
HOS Cokroaminoto) dan Sarekat Islam Merah (dipimpin Semaun).
Pada
Tahun 1920, Sarekat Islam Merah bergabung dengan ISDV dan membentuk PKI yang
diketuai Semaun dan wakilnya Darsono. Tetapi beberapa tokoh Belanda yang tidak
menyetujui berdirinya PKI, memisahkan diri dan membentuk ISDP (Indische Social
Demokratische Party) dan diketuai F. Bahler.
Hubungan
PKI dan pemerintah Belanda semakin buruk sebagai akibat dari pemogokan-pemogokan
yang mengarah pada masalah timbulnya konflik antara pemerintah Belanda dan PNI.
Pada tahun1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan tahun 1927 di
Sumatera Barat. Dengan kegagalan pemberontakan PKI tersebut, pada tahun 1927
pemerintah kolonial Belanda menyatakan PKI sebagai partai terlarang.
6. Partai
Nasional Indonesia (PNI)
Pada
tahun 1927, PNI didirikan oleh Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir.
Anwari, Sartono Sh, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI yang bersifat nasional
mengalami perkembangan pesat, dan dalam waktu singkat berhasil menarik
perhatian serta simpati massa.
Tahun
1927, PNI memprakarsai perdirinya PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia) ysng merupakan badan koordinasi bermacam aliran untuk
menggalang kesatuan melawan penjajahan.
Munculnya
berita provokatif, bahwa PNI akan melakukan pemberontakan, mengakibatkan
pemerintah Belanda menangkap para pimpinan PNI, yaitu Ir. Soekarno, Gatot
Mangkupraja, Maskun, dan Suriadinata yang kemudian dihadapkan pada pengadilan
di Bandung tahun 1930. pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman penjara pada
keempat tokoh tersebut.
Dasar
perjuangan PNI adalah sosio-nasionalis dan sosio-demokratis (Marhaenisme) serta
bersikap nonkooperatif terhadap Belanda seperti halnya prinsip perjuangan PI di
Belanda.
7. Partai
Indonesia (Partindo)
Karena
para pemimpin PNI ditangkap, pimpinan partai dipegang Sartono SH. Namun,
Sartono menghawatirkan kelanjutan dan perkembangan PNI. Ia khawatir jika PNI
dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya
demi keselamatan, PNI dibubarkan dan berdiri partai baru yaitu Partai Indonesia
(Partindo). Namun, anggota PNI yang tidak setuju dengan pembubaran, membentuk
partai lain bernama PNI Pendidikan.
Setelah
Ir.Soekarno dibebaskan tahun 1931, ia memilih Partindo. Hadirnya Ir. Soekarno
membangkitkan semangat juang anggota Partindo dan menghawatirkan pemerintah
Belanda. Ir.Soekarno ditangkap lagi dan diasingkan ke Ende (Flores), kemudian
dipindahkan ke Bengkulu tahun 1937 dan dibebaskan Jepang tahun 1943.
8. Pendidikan
Nasional Indonesia (PNI Pendidikan)
Mereka
yang tidak setuju dengan pembubaran PNI, membentuk Pendidikan Nasional
Indonesia (PNI Pendidikan) yang dipimpin Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir dan
berpusat di Bandung. Prinsip perjuangannya adalah berpegang teguh pada prinsip
non kooperatif dan model perjuangannya sama dengan yang pernah dilakukan PI,
PNI, dan Partindo.
Karena
gerakan partai ini dianggap membahayakan kedudukan Belanda, para pemimpinnya
ditangkap dan dibuang ke digul pada tahun 1934. Tahun 1936, mereka dipindahkan
ke Belanda, kemudian ke Sukabumi tahun 1942 hingga datangnya Jepang.
9. Partai
Indonesia Raya (Parindra)
Cikal
bakal Parindra adalah Indische Studie Club di Surabaya yang dipimpin Dr.
Sutomo. Pada tahun 1931, perkumpulan itu diubah menjadi Partai Bangsa Indonesia
(PBI) dengan tujuan perjuangannya untuk menyempurnakan derajat bangsa Indonesia
dengan melakukan hal nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat.
Kemudian
pada tahun 1935, PBI dan Budi Utomo bergabung dan selanjutnya membentuk Partai
Indonesia Raya (Parindra) yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya dengan
diketuai Dr. Sutomo dan berpusat di Surabaya.
Perkembangan
selanjutnya, banyak organisasi yang bergabung dengan Parindra, seperti Serekat
Sumatera, Serekat Ambon, dsb. Taktik perjuangannya adalah kooperatif yang
insidental (bekerja sama dengan pemerintah colonial Belanda) yang ternyata
menguntungkan bangsa dan pergerakan nasional Indonesia.
PERJUANGAN
MENGISI KEMERDEKAAN
A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen
Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI )
untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang
ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada
tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar segara dan
UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima
laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :
a.
Pernyataan Indonesia merdeka
b.
Pembukaan UUD
c.
Batang Tubuh UUD
2.
PPKI
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya
dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang
berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota
sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan
bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh
sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno,
Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalath-Vietnam
untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B.
PERISTIWA PENTING SEKITAR PROKLAMASI
Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh
karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus
dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya
tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda
dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).
Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk
merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah
tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa
perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang
menandatangani naskah proklamasi.
C.
MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi
kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih
dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya
berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat
sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa
Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.
D.
PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada
tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :
1.
Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3.
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Pada
tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :
a.
Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
b.
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk
Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah
wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih
berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (
TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi
Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi
Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah
membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
2.
PERKEMBANGAN DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita
melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan
secara parlementer, di mana kepala negara adalah presiden sedangkan kepala
pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen
( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya
pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara
partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain
a.
Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 ) Kabinet ini jatuh karena
ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian
Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi
Azis, APRA, RMS dsb.
b.
Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 ) Masalah yang dihadapinya
adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Dubes AS Merle Cochran
tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA )
atau UU kerjasama keamanan.
c.
Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ) Masalah yang dihadapinya yaitu :
1.
Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2.
Peristiwa 17 Oktober
3.
Peristiwa Tanjung Morawa
d.
Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 ) Masalah yang dihadapinya yaitu
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD
dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e.
Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 ) Pada masa ini
berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955
memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan
Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi,
NU dan PKI.
f.
Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 ) Masalah yang dihadapinya yaitu
timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g.
Kabinet Djuanda Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat
UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5
Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.
3.
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada
tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekritnya yang berisi :
a.
Pembubaran Badan Konstitiante
b.
Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c.
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak
saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di
dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara
lain :
a.
MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b.
Presiden mengangkat MPRS
c.
Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d.
Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e.
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada
masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI
memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari
presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara
lain :
a.
Dalam Negeri
1.
Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan politiknya
kemudian memecah belah
2.
Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme
menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3.
Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
No comments:
Post a Comment